Si-Jalijali dance at Dinner Party of ASEAN COST Workshop

Si-Jalijali dance at Dinner Party of ASEAN COST Workshop to as an opening entertainment for the Delegates of the ASEAN COST Workshop to draft the COST Flagship Programmes. The following is the video of the event:

AP melarang akses beritanya tanpa bayar: Akhir dari Era Web 2.0?

Perusahaan Pers terbesar di Dunia Assocaited Press mulai melarang akses atas content-nya oleh masyarakat bila mereka belum membayar langganan buanannya. AP mengeluh karena banyak perusahaan lain yang mengeduk untung besar dengan menyebarkan content miliknya yang gratis. Oleh karena itu mulai sekarang AP akan mengharuskan para pelanggannya untuk membiayar biaya keanggotaan sebelum mereka dapat men-dowbload content.

Kebijakan ini bila di-ikuti oleh berbagai penyedia berita lainnya akan menyebabkan konsep bisnis Web 2.0 akan berakhir. Tentu saja di Era Masyarakat Informasi, akan terjadi penyesuaian-penyesuaian bisnis proses agar terjadi keseimbangan baru. Salah satunya adalah akan terjadi model bisnis baru, dimana akan muncul Agregator Berita baru dimana Ia akan memperoleh berita-berita secara gratis dari para Blogger yang tersebar diseluruh dunia, sehingga dapat dimanfaatkan oleh para pencari berita yang memerlukan.

Berikut ini kami lampirkan berita lengkap tentan Associated Press sebagai berikut:

The End of the Web 2.0 Free-for-All

“The latest moves by the Associated Press toward putting a stranglehold on its content online, making it unavailable to other online publications who aren’t paying for it, signals the impending end to the free-for-all that’s defined Web 2.0.”

The backstory is that for months the AP — a cooperative with more than 1,400 U.S. newspaper members — has griped that its content is unfairly used online. The first publicized incident occurred in June when the AP sent the Drudge Retort a cease-and-desist letter for excerpting and linking to its content. The debate was heightened this week when in a statement and at its annual meeting the AP affirmed that it will pursue legal action against online publications that use its material without paying for it or at least sharing revenue.

“We can no longer stand by and watch others walk off with our work under some very misguided, unfounded legal theories,” said Dean Singleton, AP chairman, in a statement. “We are mad as hell, and we are not going to take it anymore.”

The AP’s issue is with publications that excerpt and link to its content, and with search engines, like Google News, which aggregate news stories that may be using the AP’s content without paying for it.

And while we know it’s hard to take seriously anyone who quotes Network in an annual statement, there’s good reason for concern.

Over the last few days there’s been much back and forth contesting the AP’s argument, with Google saying its search engine is good for news organizations, The New York Times questioning whether Yahoo is more of a friend to AP than Google is, and experts like ThinkerNetter Scott Hilton exploring the legal issues.

But regardless of the finger-pointing, the underlying theme is clear: AP does not want to share its content with those who aren’t paying for it, and that changes things drastically.

The news organization is taking a lot of heat for not playing by the rules of the digital age, but it certainly isn’t alone. YouTube has been dealing with similar anger from the large networks who, oddly enough, don’t want their content stolen and uploaded on its site. Despite our collective delusion, the content of the world does not belong to everyone, and, yes, the people who pay for it do mind when you’re making money on it and they aren’t. Crazy, we know.

AP’s harsh tactics and legal threats are out of step with how the Internet works, which is why this is such a big deal. Most organizations operate under the pretense that excerpting and linking back to content is fair game on the Web.

But, despite our cries, the facts are clear: If organizations like the AP take a stand against this whole free-for-all, where what’s mine is yours and what’s yours is ours, it will signal the end of Web 2.0.

We can stomp our feet as we like and call the AP out of touch, but we can’t shun them completely and think the Web can otherwise survive. Without content from the big guys — the news organizations, the networks — the Web as we’ve come to know it does not exist. The large organizations operate as separate entities, and the underdogs who’ve been making some form of money off of them have to figure out how to stand on their own or share the little revenue they have for access.

When the people providing the content wake up to that fact, as the AP has, and start to pull it out from under the rest of us, that’s when reality will settle in for those whose livelihood and business model rely on its availability.

— Nicole Ferraro, Site Editor, Internet Evolution

Di Era Krisis Finansial, Open Source menjadi Pilihan Masyarakat Dunia

Krisis Finansial yang dipicu awalnya dari macetnya Kredit Perumahan di Amerika Serikat diperkirakan akan berlangsung lama sampai dengan tahun 2010. Bailout Wall Street oleh Pemerintah Amerika Serikat sebesar US$700 milyar dan rencana injeksi dana ke Perbankan AS sebesar US$250 milyar kelihatannya sedikit mengerem laju jatuhnya harga-harga saham Wall Street dan Stock Exchange dunia.

Belajar dari situasi masa kini tentang pentingnya meningkatkan efisiensi biaya dan produktivitas usaha yang tinggi, maka masyarakat Pengusaha dan masyarakat umum mulai berfikir untuk mencari jalan keluar dari Krisis Finansial yang akan berdampak lama terhadap bisnis minimal 2 tahun kedepan. Pilihan itu jatuh pada perlunya menggunakan sarana produksi yang canggih namun birbiaya rendah, yaitu penggunaan Software-software Open Source.

Secara kebetulan, software-software Open Source saat ini sudah makin dikenal masyarakat berkat makin lancarnya jaringan Internet dan makin banyaknya masyarakat yang dapat mengakses jaringan Internet. Di Indonesia saat ini sudah ada 30 juta masyarakat yang dapat mengakses jaringan Internet, berkat banyaknya pelanggan Seluler yang dapat juga mengakses Internet, munculnya HotSpots WiFi yang berbayar maupun gratisan di berbagai kota besar di Indonesia. Adanya Internet berkecepatan tinggi memudahkan masyarakat men-Download software-software Open Source secara gratis. Disamping itu, makin banyak Distro-distro Lokal yang menyediakan software Open Source dengan biaya penggantian rekaman di CD/DVD yang sangat murah, tanpa ada pelanggaran HaKI, sebab software-software Open Source berlisensi GPL atau milik masyarakat.

Hal yang mendukung penggunaan software Open Source adalah adanya Standardisasi spesifikasi, seperti adanya Format Dokumen yang perlu untuk pertukaran Naskah-naskah, yaitu menggunakan open Document Format atau ODF yang telah menjadi Standar ISO (International Standards Organizaion). Adanya standar ISO ini memungkinkan interoperabilitas antar software-software, baik itu Open Source maupun Proprietary.

Support terhadap open Source saat ini juga semakin baik, terutama untuk software aplikasi bisnis, seperti OpenOffice.org untuk mendukung kerja perkantoran, Enterprise Resource Planning (WebERP, Compiere), Customer Relationship Management, Supply Chain Management, Corporate Performance Management, Work Flow, Business Process Flow, Balanced Scorecard, dan sebagainya.

Perusahaan Riset Gartner meramalkan bahwa pada tahun 2012 ada sejumlah 90% Perusahaan-perusahaan yang bermigrasi menggunakan software Open Source untuk keperluan bisnis mereka.

Di Brazil saat ini-pun sudah ada 70% Perusahaan-perusahaan yang bermigrasi ke Open Source karena dukungan penuh dari Pemerintah Brazil dibawah kepemimpinan Presiden Luiz Inacio da Silva. Keterlibatan langsung Pemipin Tertinggi Brazil inilah yang dapat memajukan Open Source di Brazil, yang perlu dicontoh oleh masyarakat negara-negara berkembang lainnya.

Peran Perusahaan, Organisasi Non-Profit, LSM dan Individu-individu yang berdedikasi tinggi untuk memajukan open Source juga sangat berpengaruh untuk keberhasilannya di tiap negara. kini saatnya kita perlu bergandengan tangan untuk memajukan Open Source dalam kerangka penghematan secara nasional dan sekaligus juga untuk meningkatkan produktivitas nasional, serta menghemat Devisa Nasional.

Semoga dapat membantu dalam menghadapi Krisis Finansial dan memajukan bangsa dan negara.

Rapat Formatur Asosiasi Open Source Indonesia

Sesuai dengan amanat hasil IGOS Summit-II tanggal 28 Mei 2008, maka para Formatur telah menyelenggarakan rapat-rapat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 1-kali di Kantor Pusat PANDI di Jl. Jend. Sudirman Jakarta dan 2-kali di Kantor PT Quantum Business International di Jl. Pangeran Antasari, Jakarta Selatan.

Rapat Formatur telah berhasil menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AOSI, serta menggalan dukungan Perusahaan, Organisasi, Yayasan dan Institusi selaku Pendiri Asosiasi Open Source Indonesia, yaitu:

1. SUN Indonesia
2. Rimba Sindikasi Media
3. Yayasan Penggerak Linux Indonesia
4. IBM Indonesia
5. Oracle Indonesia
6. Nurul Fikri Cipta Inovasi
7. Jatis
8. Yayasan Air Putih
9. Gudang Linux
10. INFOLINUX
11. PT Multicom Persada International
12. PT Quantum Business International
13. One Destination Center
14. Duta Astakona Girinda
15. PT Linuxindo

Diharapakan acara Penandatanganan Pendirian AOSI dapat terselenggara dengan lancar pada hari Senin, 30 Juni 2008 di Gedung Departemen Komunikasi dan Informatika R.I. puul 15.00 WIB.

Semoga AOSI dapat membawa kemajuan pesat pemanfaatan Teknologi Informasi bagi pembangunan Bangsa dan Negara.

Amieen!